Visi, Misi dan Kebijakan Pembangunan Desa

VISI PEMBANGUNAN DESA LALANGLINGGAH

Visi pembangunan Desa Lalanglinggah Tahun 2014 – 2015, adalah “Terwujudnya Pembangunan Di Seluruh Aspek Kehidupan Menuju Masyarakat Desa Lalanglinggah Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan Tri Hita Karana”

MISI DESA LALANGLINGGAH

Misi pembangunan Desa Lalanglinggah Tahun 2014– 2015, adalah :

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan, serta pengamalan ajaran agama kepada masyarakat sesuai dengan falsafah ”Tri Hita Karana”
  2. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa.
  3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan, melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata.
  4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
  5. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
  6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintahan di desa serta lembaga adat.
  7. Memberdayakan masyrakat menuju masyarakat mandiri.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Arah kebijakan pembangunan desa Lalanglinggah tahun 2010-2014 dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, pada bidang-bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

Bidang Pelayanan Umum Pemerintah Desa

  1. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur pemerintahan desa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Menata kelembagaan pemerintahan desa dan memperkuat sumberdaya manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan dalam aplikasi komputer, pengarsipan dll.
  3. Menyusun RPJM desa periode 5 tahunan sebagai dokumen perencanaan pembangunan di desa serta penyusunan RKP desa setiap tahunnya yang dibuat secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju kemandirian masyarakat.
  4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.

Bidang Ekonomi

  1. Memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai tambah serta aktivitas perdagangan yang mampu menunjang pembangunan di desa.
  2. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) ataupun lahan kering (perkebunan) melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran yang berwawasan agribisnis, dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya tanah dan air yang tersedia.
  3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, nelayan atau usaha mikro dan kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
  4. Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.
  5. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah daerah ataupun pusat dengan efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
  6. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi berbasis masyarakat dan lembaga keuangan mikro di desa untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa untuk dapat meningkatkan volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh didesa.
  7. Mendorong pembangunan pariwisata yang tumbuh di desa untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pengembangan usuha-usaha lain yang diakibatkan oleh pembangunan pariwisata sebagai dampat ikutannya, dengan memperhatikan adat, budaya dan pelestarian lingkungan berdasarkan Tri Hita Karana.

Bidang Pelayanan Kesehatan

  1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
  2. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
  3. Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
  4. Tertib admnistrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
  5. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat.

Bidang Pendidikan

  1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi anak usia sekolah dengan pemeliharaan dan pengadaan prasarana serta sarana pendidikan.
  2. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong RumahTangga Miskin (RTM) untuk dapat menyelesaikan pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
  3. Melaksanakan kegiatan pemilihan siswa dan guru teladan dalam rangka merangsang peningkatan pendidikan.
  4. Menyelenggarakan pembinaan generasi muda melalui jalur pendidikan luar sekolah.
  5. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui upaya-upaya pelayanan Perpustakaan Umum, koran dan majalah untuk umum dalam sekala desa.

Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang

  1. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa ataupun dusun dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
  2. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa ataupun jalan dusun untuk meperlancar dan memudahkan transportasi untuk kepentingan masyarakat desa.
  3. Mempertahankan kondisi prasarana irigasi yang ada dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
  4. Penerangan jalan.

Bidang Ketertiban dan Keamanan

  1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia, sarana prasarana pertahanan sipil (Hansip).
  2. Memelihara yang sudah ada dan membangun sarana pos keamanan lingkungan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam, Linkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah

  1. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan meningkatkan animo masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan melalui uasaha penangkaran dan rehabilitasi habitat dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melalui program pembinaan dan penyuluhan.
  2. Mengembangkan sumberdaya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk air bersih, irigasi dan kebutuhan lainnya dengan selalu menjaga sumber mata air.
  3. Memberdayakan masyarakat petani, Subak sebagi pemakai air yang berperan penting sebagai pengelola jaringan irigasi dan saluran utama sampai petak tersier termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada yang difasilitasi pemerintah.
  4. Menentukan batas-batas daerah pemukiman dan batas-batas cagar budaya/cagar alam sehingga ciri khas daerah dapat dipertahankan.
  5. Membatu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.

Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Peran Perempuan

  1. Membantu Pemerintah dan pendataan Rumah Tangga Miskin serta membatu tertib administrasi kependudukan terutama keluarga miskin sebagi perlindungan hukum dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
  2. Membantu seluruh intervensi dan kebijakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan.
  3. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam partisipasinya dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
  4. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengadaan saran prasarana penunjangnya.

Bidang Agama dan Sosial Budaya

  1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan.
  2. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan SDM dibidang pendidikan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang memadai.
  3. Memberikan penyuluhan, agama terpadu kepada umat sedharma dimasing-masing banjar adat, generasi muda serta memantapkan pelaksanaan upakara keagamaan dan susila/etika umat beragama.
  4. Mengembangkan dan melestraikan kelembagaan sosial budaya yang tumbuh di masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana prasarana penunjang selayaknya.

Relegi, Budaya dan Kesenian:

Dari faktor Relegi sebagian besar masyarakat Desa Lalanglinggah menganut Agama Hindu, namun dengan kondisi sekarang beberapa persen saja penduduk beragama Islam, Kristen hal ini dikeranakan adanya penduduk pendatang yang menetap sebagai warga Desa Lalanglinggah.

Adapun secara relegi Budaya dan kesenian yang berkembang di Desa Lalanglinggah :

Secara Relegi Desa Lalalinggah berawal dari Peninggalan Sejarah Dangyang Nirarta yang merupakan peningalan sebuah Pura yang dinamakan Pura Gading Wani terletak di Banjar Lalanglinggah, seperti telah kami bahas di Sejarah Desa Lalanglinggah. Juga Peninggalan sebuah Pura Luhur Pucak Rangda bertempat di Banjar Bangkyang Jaran, Desa Lalanglinggah yang Konon merupakan sebagai Penyiwiyan Ida Betara Ratu Mas Mecaling yang merupakan hubungan dari Dalem Ped Nusa Penida. Oleh karena para Umat Hindu di Wilayah Desa Lalanglinggah tetap secara rutin pendek tangkil pada Piodalan Saniscara Uku Kuningan.

Tradisi Kesenian dan Budaya :

Tradisi Kesenian di Desa Lalanglinggah tetap diadakan setiap Piodalan di Pura Luhur Pucak Rangda, maupun Piodalan di Pura Tri Khayangan Desa Pekraman Surabrata yaitu dengan mengadakan Ceritra Calon Narang.

Budaya Desa Pekraman Surabrata

Merupakan Kesenian Sakral yang berlokasi di Desa Adat Pekraman Surabrata dilaksanakan setiap tahun sekali setiap Sasih Jesta, yaitu Jero Gede Ngelelawang, sebagai simbul untuk persembahan kepada para bencana ( Wabah, Penyakit, pencurian, tindak kekerasan, musin peceklik, kematian beruntun dll ). Tradisi lain untuk Desa Lalanglinggah belum bisa kita lihat secara khusus. Desa Lalanglinggah menurut cerita merupakan sebuah Desa yang berkembang paling belakang, sekitar abad ke 19. Raja Tabanan memerintahkan beberapa rakyatnya dari Wilayah Kecamatan Kerambitan dan Kecamatan lain untuk mecari lahan di Wilayah Desa Lalanglinggah.

Data Kesenian di Desa Lalanglinggah sbb:

  1. I Wayan Subeji sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Gong Lalanglanggah Br. Lalanglinggah.
  2. I Gst. Ketut Susilaatmaja sebagai Kelihan Skhe untuk Sekhe Santhi Gita Swara Lalanglinggah.
  3. I Made Ardana sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Angklung Dharma Santhiasa Pengasahan.
  4. I Ketut Brata sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Santhi Eka Santhi Dharma Pengasahan.
  5. I Nyoman Bawa Atmaja sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Gong Sura Winangun Surabrata.
  6. I Gede Candra sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Santhi Sura Kerti Surabrata.
  7. I Nyoman Sunarya sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Arja Desa Adat Br. Surabrata.
  8. I Nyoman Sunarya sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Bondres Br. Surabrata.
  9. Ni Nyoman Erawati sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Tari Sakral Br. Surabrata.
  10. I Wayan Mileh sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Bleganjur Surya Kencana Desa Anyar.
  11. I Nyoman Budaarsa sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Santhi Werdhi Sumerthi Desaanyar.
  12. I Nyoman Wardana sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Gong Swara Kencana Kutuh.
  13. I Wayan Sukaarta sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Santhi Widya Dharma Br. Kutuh.
  14. I Ketut Yudiartana sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Blaganjur Swara Buana Daren.
  15. I Dewa Nymoman Winarsa sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Santi Dharma Purwita Daren.
  16. I Wayan Mustika sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Joged Bumbung Br. Daren.
  17. I Wayan Mustika sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Rindik Br. Daren.
  18. I Nyoman Suarna sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Gong Genta Winangun Mekayu.
  19. I Nyoman Mawit sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Santhi Adi Swara Langu Mekayu.
  20. I Wayan Sudarsa sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Gong Sila Sandhi swara Yeh Bakung.
  21. I Wayan Sutarya sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Santi Bali Mekar Br. Yeh Bakung.
  22. I Ketut Sukadana sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Topeng Sila Sandhi swara Yeh Bakung.
  23. I Gst. Nyoman Triatnyana sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Gong Bija Swara Kanti Beja.
  24. I Nyoman Samudra sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Santhi Beja Br. Beja.
  25. I Nyoman Wetrana sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Gong Sentana Murti Br. Bangkiang Jaran.
  26. I Wayan Alus Muliada sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Gong Giri Swara Bukit Tumpeng.
  27. I Wayan Lecir Suryawan sebagai Kelihan Skhe untuk Skhe Santhi Giri Swara Kanthi Bukit Tumpeng.  

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pendekatan dasar yang dipakai dalam menentukan kebijakan umum penganggaran adalah dengan dasar prioritas/pemeringkatan permasalah dan pemeringkatan usulan kegiatan yang disepakati di dalam Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan setiap tahunnya dan sesuai dengan sumber pendanaan desa, yaitu :

  1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
  4. Prinsip-prinsip penganggaran yang digunakan dalam menentukan arah kebijakan umum anggaran desa, mengacu kepada Permendagri Nomor 66 tahun 2007, adalah :
  5. Demokratis, anggaran baik yang bersumber dari pusat, daerah dan desa yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat atau BPD.
  6. Adil, yaitu bahwa anggaran desa diarahkan secara optimum bagi kepentingan masyarakat dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
  7. Transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran desa diketahui tidak saja oleh perwakilan masyarakat dalam hal ini BPD, tetapi juga kepada masyarakat umum.
  8. Bermoral tinggi, yaitu bahwa dalam mengelola anggaran, Pemerintah Desa tidak hanya berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku melainkan senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.
  9. Berhati-hati, pengelolaan anggaran desa dilakukan secara berhati-hati karena sumberdaya berada pada jumlah yang terbatas dan mahal harganya.

ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang dipakai sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan umum pendapatan desa adalah :

  1. Effetive, optimalisasi penggalian potensi sumber pendapatan desa dengan rasio/perbandingan yang wajar antara biaya operasional dan capaian pendapatan.
  2. Sustainable, penggalian potensi pendapatan desa pada upaya-upaya yang mengutamakan keberlanjutan sumber pendapatan, serta inovasi penggalian dan pembentukan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan desa mengenai sumber pendapatan desa sekurang-kurangnya memuat :

  1. Sumber pendapatan;
  2. Jenis pendapatan;
  3. Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
  4. Bagian dana perimbangan;
  5. Persentase dana alokasi desa;
  6. Hibah;
  7. Sumbangan;

Isu Strategis

Isu strategis dari sisi pendapatan Desa Lalanglinggah terdiri atas :

  1. Optimalisasi pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
  3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
  4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada a disalurkan melalui kas desa dan sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud di atas adalah :

  1. Pasar Desa;
  2. Pasar Hewan;
  3. Bangunan desa;
  4. lain-lain kekayaan milik desa.

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak mengadakan pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan Umum

Mengoptimalkan pendapatan parkir Pasar Desa

Mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pembuatan badan hukumnya.

 ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

 Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang dipakai sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan umum belanja desa adalah:

  1. Efficient, Input dalam belanja langsung dan tidak langsung dihitung sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pengeluaran yang tidak relevan.
  2. Effektive, Dengan input yang terencana, target output yang jelas dan terukur serta outcome yang realistis diharapkan dapat tercapai efektivitas dalam penggunaan anggaran.
  3. Akuntabilitas, Pelaksanaan belanja dapat dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang terukur.

Isu Strategis

Isu strategis dalam rangka memenuhi prinsip dasar pengelolaan belanja diatas, antara lain :

  1. Pengelolaan belanja desa dengan sumber pendanaan dari pendapatana asli desa di gunakan untuk menunjang kegiatan.
  2. Pengelolaan belanja desa dengan sumber pendanaan Pemerintah (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) atau Pemerintah Kabupaten (APBD Daerah) disesuaikan dengan aturan dan pedoman yang diberlakukan, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  3. Pengelolaan belanja desa dengan sumber bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD), merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Pengelolaan belanja desa dengan sumber hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

Kebijakan Umum

  1. Mengoptimalkan pelayanan publik dengan pengadaan perangkat uyang memadai.
  2. Mengoptimalkan pelayanan publik dengan peningkatan kapasitas pelaksana-pelaksana kegiatan di desa melalui pelatihan-pelatihan seperti akuntasi, komputer dll.
  3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menentukan dan menetapkan peringkat usulan kegiatan yang akan dikerjakan.
  4. Menetapkan plafon belanja untuk mendirikan BUMDes

PERMASALAHAN, POETENSI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Dokumen perencanaan pembangunan desa mengandung prioritas program dan tindakan yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun untuk mewujudkan visi pembangunan desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanana, yang dicita-citakan. Keberadaan dokumen ini sangatlah penting bagi semua pelaku pembangunan di desa, sebagai pedoman/acuan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pemulihan-pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan serta   menjadi jembatan untuk memadupadankan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan oleh desa dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melaui SKPD.

Penetapan Visi dan Misi Pembangunan desa dan arah kebijakan pembangunan desa Lalanglinggah, didasarkan pada potensi, peringkat permasalahan dan tindakan atau program dan kegiatan serta harapan-harapan yang dicita-citakan yang digagas dari seluruh komponen masyarakat desa secara bertahap. Penggalian masalah dan potensi dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) alat kaji yaitu, sketsa desa, kelembagaan dan kalender musim. Dari penggalian dengan alat-alat kaji dari elemen masyarakat yang terkecil dan melibatkan seluruh komponen masyarakat (unsur laki-laki dan perempuan), dan ditemukan 9 (sembilan) bidang prioritas kegiatan yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan Desa Lalanglinggah.

PERMASALAHAN, POTENSI DAN PROGRAM

Sembilan bidang prioritas pembangunan yang ditentukan dengan permasalahan-permasalahan potensi yang telah ditetapkan yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa, yaitu :

BIDANG PELAYANAN UMUM PEMERINTAH DESA,

Permasalahan :

  1. Kurangnya SDM Perangkat Desa
  2. Kecilnya Pendapatan Desa
  3. Kurangnya pemahaman dari aparatur desa melaksanakan tugas kedinasan.

Potensi :

  1. Perangkat Desa
  2. Sumber Pendapatan

Program :

  1. Memberikan pelatihan terhadap perangkat Desa
  2. Menggali pendapatan Desa secara maksimal

BIDANG EKONOMI,

Permasalahan :

Permodalan usaha mikro dan makro

Potensi :

Badan Usaha dan Kelompok Kecil masyarakat

Program :

Pengajuan permodalan pada pemerintah dan pihak ketiga

BIDANG KESEHATAN,

Permasalahan :

  1. Peningkatan Posyandu
  2. Pembangunan Puskesdes
  3. Pembangunan tempat pembakaran sampah

 Potensi :

  1. Posyandu di masing- masing Banjar
  2. Tanah tempat gedung
  3. Tempat pembakaran sampah

 Program :

  1. Mengadakan pelatihan Kader Posyandu
  2. Pembangunan Puskesdes
  3. Pembangunan tempat pembakaran sampah

BIDANG PENDIDIKAN,

Permasalahan :

Banyak anak usia dini dan tingkat lanjutan

Potensi :

Tanah tempat gedung TK dan tingkat lanjutan

Program :

Pembangunan Gedung TK dan SMA Kejuruan

BIDANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Permasalahan :

Keamanan dan ketertiban masyarakat

Potensi :

  1. Poskamling
  2. Hansip

Program :

Peningkatan keamanan masyarakat mengadakan kamling

BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Permasalahan :

  1. Jalan yang ada di masing- masing Banjar
  2. Perbaikan pura di beberapa Desa Pekraman

Potensi :

  1. Badan jalan yang cukup memadai
  2. Dana swadaya dan tenaga gotong-royong

Program :

Pengaspalan dan pembetonan jalan

BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, PEMBANGUNAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan :

Perusakan hutan lindung

Potensi :

Wilayah hutan yang cukup

Program :

Mengadakan reboisasi dibeberapa wilayah

BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERAN PEREMPUAN

Permasalahan :

Masih banyak adanya keluarga miskin

Potensi :

Kelompok-kelompok usaha rumah tangga

Program :

Mengadakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok KK miskin

 BIDANG AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

 Permasalahan :

Kerusakaan beberapa pura di Desa Pekraman

Potensi :

Dana swadaya dan tenaga gotong royong

Program :

Perbaikan terhadap Meru dan Bale Agung di beberapa Desa Adat